Society 5.0 dan Psikologi Humanistik Siapa Pusatnya?

Gambar : Ilustrasi ai 

Oleh: Ari Davino – Mahasiswa Universitas Siber Asia

Belakangan ini, linimasa media sosial dipenuhi satu kecemasan yang hampir semua orang rasakan takut pekerjaannya digantikan oleh kecerdasan buatan. Dari pekerja kreatif, penulis, hingga customer service, semua bertanya-tanya apakah profesi mereka akan tetap relevan lima atau sepuluh tahun ke depan. Kecemasan ini bukan tanpa alasan, era Revolusi Industri 4.0 memang ditandai dengan hadirnya artificial intelligence, big data, dan otomasi yang bergerak jauh lebih cepat dibanding revolusi industri generasi-generasi sebelumnya. Namun di tengah kecemasan itu, ada satu konsep yang justru menawarkan optimisme yaitu Society 5.0, sebuah gagasan yang dicetuskan Jepang dan disampaikan langsung oleh Shinzo Abe di forum World Economic Forum, Davos, Januari 2019, yang mendefinisikan Masyarakat masa depan sebagai masyarakat yang berpusat pada manusia bukan pada mesin.

Pertanyaannya kemudian apakah teknologi hari ini benar-benar menjadikan Manusia sebagai pusat, seperti yang dijanjikan konsep Society 5.0? Atau justru sebaliknya, teknologi perlahan mengikis sisi kemanusiaan kita sendiri?

Ketika Layar Membuat Kita Lupa Ada Manusia di Baliknya

Jika ditanya jujur, saya melihat teknologi digital hari ini punya dua wajah yang bertolak belakang. Di satu sisi, ruang digital sering kali membuat kita kehilangan empati. Kolom komentar di media sosial dipenuhi opini-opini yang dilontarkan tanpa dasar fakta, tanpa mempertimbangkan bahwa di balik sebuah unggahan ada Manusia sungguhan yang bisa terluka oleh kata-kata. Fenomena ini menunjukkan bagaimana kemudahan berkomunikasi justru bisa mendorong orang untuk berkomentar lebih cepat daripada berpikir, lebih reaktif daripada reflektif  padahal salah satu Etika dasar komunikasi yang sehat justru menekankan pentingnya menyampaikan pendapat dengan sopan sekaligus terbuka menerima kritik. Ironisnya, semakin terhubung secara digital, manusia justru bisa semakin kehilangan kepekaan terhadap sesama manusia lainnya.

Namun di sisi lain, saya juga menyaksikan dan mengalami sendiri bagaimana ruang digital yang sama bisa menjadi alat pembelaan kemanusiaan yang luar biasa kuat  terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan ketidakadilan atau kedzaliman oleh pihak yang berkuasa, termasuk institusi pemerintahan. Isu-isu semacam ini kini bisa viral dalam hitungan jam, mendapat atensi media massa yang begitu besar, hingga akhirnya mendorong aparat untuk bertindak tegas dan transparan. Keterbukaan informasi di era digital ini justru menjadi bentuk pengawasan sosial yang dulu tidak mungkin terjadi secepat sekarang.

Ketika Saya Memilih untuk Bersuara

Pengalaman ini bukan teori bagi saya. Pada Agustus 2025, saya terlibat langsung dalam upaya menyuarakan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru di SMPN 13 Kota Bekasi terhadap siswinya. Salah satu siswi sempat melapor bahwa kejadian itu terjadi berkali-kali, namun laporannya tidak direspons dan tidak ditindak dengan bijak oleh pihak sekolah bahkan belakangan terungkap bahwa sudah cukup banyak alumni lain yang mengalami hal serupa, namun baru berani bersuara setelah kasus ini mencuat.

 

Source : Archive Instagram Story @davinoaroy

Melihat ketidakadilan itu, saya membuat unggahan di Instagram Story dengan judul "STOP PELECEHAN SEKSUAL DAN BULLYING GURU TERHADAP MURID!" menggunakan fitur template yang tersedia di platform tersebut, sambil menandai (mention) akun-akun yang punya kewenangan untuk menindaklanjuti, seperti KPAI dan pejabat daerah setempat. Template itu kemudian dipakai ulang oleh lebih dari 18 ribu warganet lain dengan mekanisme "balasan Anda" di Instagram, sehingga isu ini menyebar sangat cepat dan mendapat atensi luas.

 

Source : Instagram Post @mastriadhianto

Hasilnya nyata Wali Kota Bekasi secara resmi merespons publik melalui akun media sosialnya, menyampaikan keprihatinan sekaligus permintaan maaf atas sikap pihak Sekolah yang dianggap tidak pantas, memastikan pendampingan psikologis dan hukum bagi korban, serta menegaskan bahwa keselamatan dan martabat anak adalah prioritas utama. Tak lama setelah itu, muncul pembaruan resmi bahwa pelaku sedang menjalani pemeriksaan di Polres Metro Bekasi Kota, sementara Inspektorat dan Dinas Pendidikan turut melakukan pendalaman terhadap kepala sekolah dan jajarannya yang dinilai kurang responsif dalam menyikapi laporan awal. Pemerintah kota bahkan membuka nomor layanan pengaduan khusus bagi masyarakat yang mengalami atau mengetahui kasus serupa.

Pengalaman ini menjadi bukti nyata bagi saya bahwa teknologi, ketika digunakan dengan niat yang benar, bisa menjadi perpanjangan tangan dari nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri bukan menggantikannya. Satu fitur sederhana di media sosial, yang pada dasarnya hanyalah produk dari Revolusi Industri 4.0 berbasis internet of things dan konektivitas digital, bisa berubah menjadi alat kontrol sosial yang mendorong institusi formal Sekolah, dinas Pendidikan, bahkan Kepolisian untuk bergerak lebih cepat dan transparan. Ini pula yang menjadi inti dari psikologi humanistik yang digagas Abraham Maslow dan Carl Rogers bahwa manusia pada dasarnya memiliki free will, kehendak bebas untuk menentukan pilihan dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri maupun lingkungannya. Dalam kasus ini, kehendak bebas itu saya wujudkan bukan lewat kekuatan institusi atau otoritas formal, melainkan lewat satu fitur sederhana yang tersedia untuk siapa saja yang mau menggunakannya.

Ruang untuk Aktualisasi Diri, dengan Syarat

Selain sebagai alat pembelaan sosial, saya juga melihat era digital sebagai ruang yang sangat mendukung seseorang untuk menjadi dirinya sendiri dan bertumbuh sesuai potensinya masing-masing  sejalan dengan konsep aktualisasi diri yang menjadi puncak dari teori kebutuhan Maslow. Siapa pun kini bebas mengeksplorasi minat, bakat, dan jalur kariernya sendiri melalui platform digital, sesuatu yang dulu mungkin terhambat oleh keterbatasan akses atau struktur formal tertentu. Saya melihat sendiri bagaimana lingkungan pertemanan saya yang bergerak di industri kreatif dan digital benar-benar berkembang sesuai dengan passion mereka, sesuatu yang barangkali lebih sulit terjadi tanpa kehadiran teknologi ini.

Namun kebebasan ini tetap harus berjalan beriringan dengan norma dan aturan yang berlaku. Kehendak bebas dalam pandangan humanistik bukan berarti bebas tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai tanggung jawab. Di sinilah letak keseimbangan yang ditawarkan Society 5.0 teknologi dan kemajuan ekonomi tidak dibiarkan berjalan sendiri, melainkan tetap diarahkan untuk menyelesaikan persoalan sosial dan meningkatkan kualitas hidup manusia secara nyata.

Penutup : Manusia Tetap Harus Jadi Pusatnya

Kembali pada kecemasan di awal tulisan ini takut digantikan oleh kecerdasan buatan saya rasa kekhawatiran itu wajar, tetapi tidak seharusnya membuat kita lupa bahwa arah teknologi sesungguhnya masih berada di tangan Manusia. Society 5.0 mengingatkan kita bahwa kecerdasan buatan, big data, dan segala inovasi digital semestinya menjadi alat untuk memperkuat sisi kemanusiaan, bukan menggantikannya. Pengalaman saya membela korban ketidakadilan lewat sebuah fitur sederhana di media sosial membuktikan bahwa di tangan yang tepat, teknologi bisa menjadi wujud nyata dari kehendak bebas dan aktualisasi diri manusia untuk memperjuangkan kebaikan bersama. Pertanyaannya bukan lagi apakah teknologi akan menggantikan manusia, melainkan apakah kita sebagai manusiamasih mau menggunakan teknologi itu untuk tetap menjadi manusiawi? Referensi:

 Abe, S. (2019). Special Address by Prime Minister Abe at World Economic Forum Annual Meeting, Davos. World Economic Forum. https://www.weforum.org/stories/2019/01/abe-speech-transcript/