Dari Wali Kota ke Gubernur, Proyek Tetap Mandek: Ke Mana KPK dan Kajati Sumut?

ZTV - Revitalisasi Lapangan Merdeka kembali membuka luka lama setelah baru-baru ini ditinjau Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin. Proyek bernilai ratusan miliar rupiah ini ternyata masih jauh dari kata tuntas, meski sebelumnya telah diresmikan. Publik pun wajar bertanya: bagaimana mungkin uang rakyat sudah terserap, tetapi ikon kota masih berdiri dalam kondisi setengah jadi?

Kondisi serupa terjadi pada revitalisasi Stadion Teladan. Dari masa Bobby Nasution menjabat Wali Kota Medan hingga kini menjadi Gubernur Sumatera Utara, stadion ini terus hidup dari janji—kini kembali disebut akan selesai “akhir tahun ini”. Bertahun-tahun berlalu, tenggat berganti, namun stadion kebanggaan warga Medan tetap belum bisa difungsikan secara layak.

Sementara itu, proyek Underpass HM Yamin justru menyimpan catatan resmi negara. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan berupa kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi, hingga denda keterlambatan. Ini bukan asumsi atau isu media sosial, melainkan temuan lembaga audit negara yang seharusnya menjadi pintu masuk pemeriksaan hukum.

Namun yang paling mengusik nalar publik, dari masa Bobby Nasution sebagai Wali Kota hingga kini sebagai Gubernur, belum terlihat langkah hukum yang tegas dan terbuka terhadap proyek-proyek bermasalah ini. Semuanya seolah berjalan “aman-aman saja”, padahal bangunan fisik dan laporan audit justru menunjukkan sebaliknya. Di sinilah publik menagih peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan KPK.

Atas dasar itu, kami dari Forum Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (FPM-SU) akan melakukan aksi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk menuntut pengusutan yang transparan dan tuntas. Ini bukan tuduhan, melainkan tuntutan akuntabilitas atas penggunaan uang rakyat.