Pakar: Pemimpin Publik Perlu Perkuat Kecerdasan Emosional di Tengah Maraknya Insiden Viral

Ananda Amalia Diandra - Mahasiswa Universitas Siber Asia

ZTV — Sejumlah pakar komunikasi dan psikologi mengingatkan pentingnya kecerdasan emosional (emotional intelligence) bagi pejabat publik menyusul beberapa insiden viral yang menampilkan pemimpin daerah meluapkan emosi secara terbuka di depan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah insiden yang melibatkan seorang gubernur di Jawa Barat yang membentak sekelompok warga saat menghadiri forum temu warga di Kabupaten Subang, akhir Mei lalu. Video momen tersebut menyebar luas di media sosial dan memicu perdebatan publik mengenai kepatutan respons seorang pemimpin daerah.

Pakar Komunikasi Politik Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Alfian Muhazir, menilai bahwa pejabat publik semestinya lebih peka membaca situasi sebelum merespons kritik atau interupsi dari masyarakat. Ia mencontohkan sejumlah kasus lain di mana pernyataan spontan pejabat publik justru memicu gelombang kemarahan yang lebih besar.

"Ketika pejabat menantang langsung masyarakat, itu adalah kesalahan besar dalam memahami situasi. Seharusnya, seorang pejabat bisa lebih bijak dalam melihat kondisi yang ada," ujar Alfian, dikutip dari Antara.

Kecerdasan Emosional Jadi Sorotan

Konsep kecerdasan emosional pertama kali dipopulerkan oleh psikolog Amerika Serikat, Daniel Goleman, melalui bukunya Emotional Intelligence yang terbit pada 1995. Goleman menekankan bahwa kemampuan seseorang mengenali dan mengelola emosi diri sendiri, serta memahami emosi orang lain, memiliki peran besar dalam menentukan keberhasilan seseorang termasuk dalam konteks kepemimpinan.

Dalam kerangka yang disusun Goleman, kecerdasan emosional terdiri atas lima komponen utama, yakni kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Sejumlah kalangan menilai, dua komponen pertama kesadaran diri dan pengendalian diri menjadi aspek yang paling sering luput ketika pejabat publik bereaksi secara spontan di hadapan kamera maupun warga.

Lembaga Ombudsman Republik Indonesia turut menyoroti dampak dari fenomena ini. Dalam kajiannya, Ombudsman menyebut insiden-insiden semacam ini kerap memicu cancel culture di ruang digital, yakni bentuk kontrol sosial informal dari masyarakat terhadap pejabat yang dinilai gagal menjaga etika pelayanan publik.

Media Sosial Perbesar Dampak

Di sisi lain, para pengamat komunikasi publik menilai bahwa maraknya penggunaan media sosial turut memperbesar dampak dari setiap respons emosional pejabat. 

Sebuah potongan video berdurasi singkat kini dapat membentuk citra sebuah institusi hanya dalam hitungan jam, jauh lebih cepat dibandingkan klarifikasi resmi yang biasanya disampaikan setelahnya.

"Ketika framing negatif terlanjur menguat, klarifikasi sering kali kalah viral," demikian disebutkan dalam salah satu kajian komunikasi publik yang mengulas dampak video viral terhadap citra lembaga pemerintah.

Kondisi ini, menurut sejumlah pengamat, menuntut pejabat publik untuk lebih terlatih dalam mengelola emosi, terutama saat menghadapi situasi tak terduga di ruang publik yang berpotensi direkam dan disebarluaskan kapan saja.

Pelatihan EQ Dinilai Perlu Diperluas

Menanggapi fenomena ini, sejumlah kalangan mendorong agar pelatihan kecerdasan emosional tidak hanya menyasar kalangan pekerja di sektor swasta, tetapi juga diperluas ke lingkup pemerintahan, khususnya bagi pejabat yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Riset dari lembaga pelatihan TalentSmart pada 2017 menyebutkan bahwa sekitar 90 persen individu dengan kinerja terbaik di berbagai organisasi memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi, jauh melampaui pengaruh kecerdasan intelektual semata.

Sejumlah akademisi menilai, penguatan kecerdasan emosional bagi pemimpin publik kini menjadi kebutuhan mendesak, seiring dengan meningkatnya intensitas pengawasan masyarakat terhadap perilaku pejabat di ruang digital.