Fraksi PSI DPRD Medan Bakal Gagas Pembentukan Pansus Aset dan PUD

MEDAN - Setelah mengumumkan susunan personalia, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Medan bakal menggagas pembentukan panitia khusus Aset dan Perusahaan Umum Daerah (PUD).

Hal itu mengemuka saat fraksi yang dipimpin Renville Pandapotan Napitupulu mengajak 'cakap-cakap' sejumlah wartawan di ruang fraksi PSI gedung DPRD Medan, Rabu (25/9/2024).

Dalam kesempatan itu, Renville sekaligus memperkenalkan susunan personalia fraksi PSI di DPRD Medan dengan mengomandoi langsung sebagai ketua fraksi.

Pembentukan pansus aset dan pansus PUD Kota Medan akan menjadi salahsatu fokus kerja utama fraksi yang digawangi oleh Renville Napitupulu, Henry Jhon Hutagalung sebagai Wakil Ketua,  Godfried Effendi Lubis Sekretaris serta Bendahara Reinhart Jeremy Anindhita.

"Yaa, problem aset memang menjadi persoalan 'benang kusut' yang sampai saat ini belum mampu diselesaikan oleh Pemko Medan. Maka dari itu, PSI akan mencoba jadi penggagas utama untuk kembali membentuk pansus aset," kata Sekretaris Fraksi PSI DPRD Medan, Godfried Effendi Lubis saat itu.

Godfried sendiri merupakan anggota dewan periode 2009-2019 dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) lalu Gerindra.

"Saya tahu betul soal persoalan aset di Medan ini. Kayak 'benang kusut' harus sabar dan teliti dalam mengurainya," jelasnya.

Dijelaskan, bahwa pada periode 2009-2014 DPRD Medan sendiri pernah membentuk pansus aset itu.

Dari berbagai konsultasi dengan berbagai kota saat itu, ternyata ada 4 persoalan yang menjadi faktor mengapa Pemko Medan sulit meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) salama empat tahun berturut-turut yakni 2011 - 2015.

Bahkan katanya, persoalan aset milik Pemko Medan sempat mendapat sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Empat persoalan lantaran pertama ada aset di Medan itu tapi tidak jelas suratnya. Kedua, ada surat tetapi tidak jelas asetnya yang mana.

Ketiga, ada surat tetapi saat dihitung ke lapangan tidak sesuai dengan yang tertera di surat. Dan keempatnya aset yang dikuasai oleh pihak ketiga.

"Jadi, persoalan aset ini harus segera diselesaikan oleh Pemko Medan dan kita (DPRD) harus dilibatkan dalam proses pendataan aset ini," tandasnya.

Sementara Wakil Ketua Fraksi PSI, Henry Jhon Hutagalung justru mendorong pembentukan pansus Perusahaan Umum Daerah (PUD) DPRD Medan.

Politisi yang sempat menjadi Wakil Ketua DPRD Medan periode 2014-2019 melihat bahwa persoalan 'meruginya' PUD milik Pemko Medan juga menjadi persoalan yang bakal menjadi program kerja PSI di DPRD Medan.

Henry hingga kini merasa heran kenapa perusahaan milik Pemko Medan terus saja merugi meskipun sebenarnya jika benar-benar diurus akan menjadi sumber potensial untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pernyataan Henry Jhon itupun lantas ditimpali oleh Godfried yang menyebut bahwa PUD Pasar itu bisa menjadi sumber PAD potensial terutama dari sektor retribusi.

"Aneh, tapi itulah. Harus kita benahi bersama Pemko Medan ke depan. Dan PSI akan jadi garda terdepan untuk memberikan masukan kepada Pemko Medan," tegasnya.

Menyimpulkan dari kedua usulan itu, Renville secara data mengemukakan bahwa jika bicara aset milik Pemko Medan sebenarnya jika benar mau dijadikan sumber PAD bahwa Medan mempunyai Pergudangan Kota Tanjung Mulia ( PKTM ) merupakan salah Salah Satu Unit Usaha yang dimiliki PUD. Pembangunan Kota Medan.

"Kenapa itu (PKTM) tak dikelola dengan baik oleh PUD Pembangunan. Jika memang kita tak punya anggaran, kan bisa tarik investor untuk diajak kerjasama," katanya.

Menurutnya, untuk mengelola PKTM itu sebenarnya beberapa investor sudah tertarik untuk investasi.

Bahkan, katanya, untuk merevitalisasi kawasan PKTM sempat ada investor yang siap menanamkan investasi dengan sistem kerjasama hingga 30 tahun.

"Saya lupa pihak investor itu. Cuma, imvestor saat itu siap gelontorkan anggaran hingga Rp 429 Miliar dengan kompensasi yang diberikan kepada Pemko Medan yakni 250 juta setiap bulan," katanya sambil bilang hingga kini tidak tahu kelanjutannya.

Sementara soal PUD yakni PUD Pasar, PUD Pembangunan dan PUD Rumah Potong Hewan (RPH). Dari total PAD yang disumbangkan ketiganya tidak mencapai 2 miliar rupiah.