Massa Kelompok Tani Dan Masyarakat Adat Geruduk Kantor Gubsu Dan BPN Sumut
MEDAN - Ribuan Warga yang tergabung dari 47 Kelompok tani dan masyarakat adat geruduk Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro Medan, Senin (10/6/2024) pukul 10.35 WIB.
Diketahui warga yang mendiami Lahan dari pasar 4 Desa Helvetia sampai pasar 11 Desa Manunggal, Desa Sampali aksi unjuk rasa ini digelar untuk menolak perampasan tanah atau penggusuran atas lahan yang mereka tempati puluhan tahun lamanya.
Massa aksi datang secara berkonvoi menaiki mobil angkot, mobil bak terbuka dan sepeda motor. Massa aksi turut membawa spanduk kecaman atas perampasan tanah yang mereka tempatin.
"Hidup rakyat, hidup petani, tolak perampasan lahan masyarakat oleh mafia tanah," ujar Anto warga di lokasi unjuk rasa.
"Kami menolak keras upaya-upaya dari mafia tanah yang melakukan perampasan tanah dan rumah warga tanpa dasar jelas," katanya.
Dalam tuntutannya, massa menyuarakan beberapa tuntutan. Di antaranya mendesak Pemprov Sumut agar konsisten melaksanakan keputusan pemerintah no 592.17321- 70/2/83 Perihal penyelesaian redistribusi Tanah obyek landreform yang telah di keluarkan dari areal hak guna usaha PTP-IX seluas 7.475,1180 h di Deli Serdang dan 2,609,8820 h di kabupaten Langkat untuk para petani.
Kedua, mendesak kementrian BUMN RI agar memeriksa seluruh asset negara yang di kelola oleh PTPN II, yang massa aksi sinyalir, banyak yang di salah gunakan untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan para pihak pengembang.
Ketiga, masyarakat adat dan petani menghimbau kepada pemilik-pemilik modal asing dan aseng agar hengkang dari tanah mereka duduki selama ini. Keempat, masyarakat adat dan petani meminta agar TNI dan polri mengutamakan melindungi masyarakat bumi putra.
Kelima, massa aksi mendesak Presiden Jokowi Widodo segera membuat Keppres, untuk melindungi, tanah-tanah milik masyarakat adat dan petani yang sudah, puluhan tahun di huni dan dikelola.
Keenam, massa aksi juga mendesak KPK agar mengusut PTPN II dan Nusa Dua Propertindo (NIDP) atas pengalihan lahan-lahan kepada pihak pengembang. Ketujuh, massa juga mendesak kepada Presiden, Jokowi Widodo untuk segera memberikan sertifikat pada petani, yang sudah puluhan tahun mengelola tanah, yang saat ini mereka tempati dan mendesak.
Kedelapan, Presiden Jokowi diminta segera membubarkan PTPN II dan PTPN I yang tidak menguntungkan bagi masyarakat, di Kabupaten Langkat dan Deliserdang. Kesembilan, massa meminta menghentikan pembangunan rumah mewah, yang hanya mengorbankan tanah milik masyarakat adat dan petani.
Usai 2 jam orasi perwakilan massa atau delegasi kelompok tani yakni Harun Nuh , Rizal Pakpahan, Ustadz M Darul, Mangapul Siregar, Dan pimpinan kelompok tani lainnya
hanya temui Staf Biro Umum Pemprovsu Ngadimin,
"Kami akan turunkan 1 juta, kami kepung, kami lumpuhkan Sumatera Utara ini, kami yang datang ini pendukung Jokowi sampai kan Pak Jokowi kami pendukung mereka" Kata Ustadz Darul selaku orasi aksi
Masih dia, semalam 2024 kami pendukung Prabowo, ini semua pendukung Prabowo lihat menang telak dia di Sampali Deli Serdang, mohon perhatikan Kami minta dikeluarkan Sk sertifikat Tanah udah kita kuasai 60 Tahun kami menguasai tanah itu, tahun Undang undang ada mencatat memberi keterangan 15 tahun pun sudah berhak memiliki tanah tersebut.
Sementara itu koordinator aksi Harun Nuh mengatakan bagaimana sertifikasi Dikasi dipercepat, begitu masuk akhir ini Penggusuran merajalela, pertanyaannya apakah memang ini sampai gak ke telinganya Jokowi, kalau memang ini sampai ke presiden alangkah naifnya kalau tidak diperhatikan, yang dijanjikan sebelumnya dia tidak laksanakan, harusnya saya berharap kepada presiden RI periode akhir ini maunya dia berikan apa yang janji sebelum nya supaya dikenang oleh masyarakat adat dan petani,
Usai berdemo kemudian massa aksi bertolak ke kantor BPN Sumut dengan melakukan aksi yang sama.(Fir)
