Kadis Dukcapil Diingatkan Soal Aktivasi IKD Minimal 50 Persen dari Jumlah Blanko Terdistribusi
________________
JAKARTA.ZTVNEWS.ID - Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi kembali menegaskan, stok blanko KTP-el sebanyak 11.393.782 keping bakal mencukupi sampai menjelang akhir tahun 2023. Pengadaan blanko sebanyak itu merupakan hasil rupiah murni tahap III, setelah sebelumnya pada tahap II sebanyak 2.683.032 keping habis pada Juli 2023, dan pengadaan tahap I sebanyak 10.450.518 keping telah habis terdistribusi pada Mei 2023.
"Sehingga total pengadaan tahun ini sebanyak 24.527.332 keping. Sebanyak 15.169.050 keping telah terdistribusi ke daerah. Walhasil tersisa sebanyak 9.358.282 keping," jelas Dirjen Teguh Setyabudi saat membuka rapat virtual persiapan Rakornas Dukcapil ke-2 Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (23/8/2023).
Rapat melalui zoom meeting ini dihadiri 1.000 partisipan. Terdiri dari seluruh direktur setingkat Eselon II, para pejabat fungsional muda dan madya, serta para Kadis Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota.
Sementara Sesditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam mengingatkan kesepakatan pada Rakernas Dukcapil I di Manado, yakni kewajiban merealisasikan identitas kependudukan digital (IKD) minimal 50 persen dari jumlah blanko yang diperoleh.
"Ini terkait dengan pengawasan dan pengendalian. Sebab ada kecenderungan Disdukcapil daerah mengajukan permintaan blanko dalam jumlah fantastis ada yang minta 100 ribu keping hingga akhir tahun," ungkap Sesditjen Hani.
Dirinya meminta atensi para Kadis Dukcapil Provinsi melakukan monitoring kepada Kadis Dukcapil kabupaten/kota di wilayahnya. "Distribusi dan penyimpanan blanko harus clear. Harus ada kroscek blanko yang masuk dan keluar serta jumlah pencetakan di lapangan terkait dengan pelayanan jemput bola," seru Hani.
Juga dimintakan pengamanan terhadap tempat penyimpanan atau gudang blanko agar terhindar dari pencurian atau penyalahgunaan dokumen. "Harus rapi jangan digeletakkan begitu saja. Tanggung jawab pengamanan blanko setelah diterima dari Dukcapil pusat mutlak beralih ke kadis yang bersangkutan," seru Hani.
Ia pun mengingatkan para kadis agar mengecek, mencatat, dan memusnahkan dengan cara dibakar setiap hari terhadap KTP-el invalid (gagal encode, rusak, gagal cetak, dan perubahan elemen data).
"Jangan lupa musnahkan blanko invalid setiap hari dengan berita acara dan evidence," tegas Hani.
Di bagian akhir, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi kembali mengingatkan, agar betul-betul cermat dalam memanfaatkan blangko KTP-el. "Untuk saat ini alokasi peruntukannya diprioritaskan bagi: penduduk yang sudah rekam tapi belum dicetak KTP-el nya; pemilih pemula; penduduk yang terkena dampak pemekaran wilayah; penduduk yang berubah elemen datany seperti ganti alamat, ganti status perkawinan; penduduk rentan adminduk yakni sakit, atau kaum disabilitas; dan penggantian KTP-el yang hilang/rusak," urainya.
Teguh menambahkan, untuk pengadaan blangko KTP-el pada 2024, pihaknya sudah jauh hari berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Keuangan. Dia berharap, tidak akan lagi terjadi kelangkaan blangko KTP-el akibat stok habis seperti yang terjadi berulangkali di tahun-tahun sebelumnya.
"Dengan demikian harapannya agenda strategis nasional terkait suksesnya Pemilu 2024 dapat didukung dengan lancar, pelayanan adminduk kepada masyarakat makin meningkat, dan pelayanan publik juga akan makin baik," demikian kata Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi.
