Nelayan Belawan Diduga Dizalimin!, Hak BBM Dipersoalkan, Intimidasi Menghantui!
ZTV – Di saat nelayan kecil berjuang melawan ganasnya gelombang laut demi sesuap nasi, ironisnya, ketika kembali ke daratan untuk mendapatkan bahan bakar, mereka justru dihadapkan pada dugaan intimidasi dan praktik premanisme.
Jeritan keresahan itu datang dari kawasan SPBU Kampung Salam, Jalan Pelabuhan Raya, Belawan, SPBU Nomor 14.204.1120. Sejumlah nelayan mengeluhkan dugaan adanya oknum yang mengintimidasi hingga mengganggu hak mereka dalam memperoleh BBM untuk kebutuhan melaut.
Persoalan ini bukan perkara sepele. Bagi nelayan kecil, BBM adalah urat nadi kehidupan. Tanpa bahan bakar, perahu tak bergerak, jaring tak terhampar, dan harapan membawa pulang rezeki untuk keluarga bisa kandas sebelum menyentuh lautan.
Namun, ketika akses terhadap kebutuhan utama itu diduga diwarnai tekanan dan tindakan sewenang-wenang, siapa yang harus melindungi mereka?
Tokoh nelayan Sumatera Utara, Budi Yanto, SH, angkat bicara dengan nada keras. Ia mendesak Kapolres Pelabuhan Belawan segera turun tangan, membongkar dugaan praktik premanisme di kawasan SPBU Kampung Salam, serta menindak tegas siapa pun yang terbukti melakukan intimidasi maupun pelanggaran hukum.
Menurutnya, tidak boleh ada kelompok atau individu yang merasa menjadi penguasa jalanan, apalagi sampai bertindak seolah-olah memiliki kewenangan mengatur hak masyarakat dalam memperoleh BBM.
"Nelayan itu bukan penjahat. Mereka bukan datang untuk mencari keributan. Mereka hanya ingin membeli BBM agar bisa melaut dan menghidupi anak serta istrinya. Jangan hak nelayan dirampas, jangan mereka ditakut-takuti. Kalau memang ada oknum yang melakukan intimidasi dan tindakan melawan hukum, saya meminta Kapolres segera bertindak. Tangkap dan proses siapa pun yang terbukti bersalah!" tegas Budi Yanto.
Ia menilai, dugaan praktik intimidasi terhadap nelayan merupakan persoalan yang tidak boleh dianggap angin lalu. Apabila dibiarkan, masyarakat kecil berpotensi semakin kehilangan keberanian untuk memperjuangkan haknya sendiri.
Budi Yanto juga meminta kepolisian tidak hanya melakukan pemantauan sesaat, tetapi mengusut persoalan tersebut hingga tuntas. Keterangan para nelayan harus digali, dugaan keterlibatan oknum harus ditelusuri, dan pengelolaan distribusi BBM di lokasi tersebut perlu mendapat perhatian sesuai ketentuan yang berlaku.
"Jangan biarkan masyarakat kecil merasa sendirian menghadapi tekanan. Polisi hadir untuk memberikan perlindungan, bukan membiarkan rakyat hidup dalam ketakutan. Kami berharap Kapolres Pelabuhan Belawan menunjukkan langkah nyata. Jangan tunggu keresahan ini semakin besar baru bertindak," tambahnya.
HUKUM JANGAN TUMPUL DI HADAPAN PREMANISME
Persoalan ini sekaligus menjadi ujian bagi kehadiran negara dalam melindungi masyarakat kecil. Sebab, keamanan bukan hanya tentang menjaga jalan tetap tertib, tetapi juga memastikan setiap warga dapat mencari nafkah tanpa ancaman dan intimidasi.
Nelayan tidak meminta keistimewaan. Mereka hanya menginginkan hak yang wajar: mendapatkan BBM sesuai ketentuan, bekerja dengan tenang, dan pulang membawa hasil untuk keluarga.
Jangan sampai mereka harus menghadapi dua medan perjuangan sekaligus. Di laut mereka bertaruh nyawa melawan badai, sementara di darat mereka harus berhadapan dengan ketakutan akibat dugaan intimidasi.
Kini, publik menunggu langkah Kapolres Pelabuhan Belawan. Apakah dugaan keresahan nelayan ini akan segera ditelusuri, atau kembali tenggelam di tengah hiruk-pikuk persoalan Belawan?
JANGAN BIARKAN AIR MATA NELAYAN MENJADI SAKSI BISU LEMAHNYA PERLINDUNGAN HUKUM.
Negara harus hadir. Hukum harus berdiri. Dan masyarakat kecil tidak boleh kehilangan haknya hanya karena berhadapan dengan pihak-pihak yang diduga bertindak sewenang-wenang.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan intimidasi dan gangguan terhadap akses BBM nelayan tersebut masih memerlukan pendalaman dan konfirmasi dari pihak terkait. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Zk)
