Jacob Ereste : Peran Kemkomdigi Dalam Gelombang PHK dan Bangkrutnya Media Maenstrem

Banten.ZTV - Fenomena bangkrutnya media maenstrem memang mencemaskan tegaknya demokrasi, tak hanya di Indonesia. Sebab merosotnya minat pembaca terhadap media maenstrem memang terjadi di seluruh dunia. Karena  itu, beralihnya peminat pembaca dari media maenstrem kepada media berbasis digital patut disikapi lebih bijak. Sayangnya, pihak yang kompeten  terhadap media utama Kementerian Komunikasi dan Digital di Indonesia terkesan tidak memiliki perhatian khusus pada upaya pengembangan untuk memajukan media berbasis digital sebagai alternatif terbaik pengganti dari fungsi dan peran media maenstrem.

Upaya pembinaan, pelatihan serta pengembangan sistem tata kelola media berbasis digital   semakin mendesak agar tidak sampai terlanjur berkembang liar menimbulkan akses yang tidak produktif -- negatif -- sehingga bukan saja tidak maksimal dapat memberi manfaat bagi rakyat banyak, tapi harus secepatnya diantisipasi sebelum menimbulkan banyak korban. Dan maraknya berita hoax,   judi online, penipuan serta beragam tindak kejahatan yang dilakukan melalui media digital sudah meresahkan warga masyarakat. Karena itu upaya pencegahan  harus segera menjadi perhatian pemerintah, khususnya dari  Kementerian Komunikasi dan Digital yang terkesan tidak berbuat banyak.

Gelombang PHK ( Pemutusan Hubungan Kerja) dari sejumlah pekerja media maenstrem bisa menimbulkan dampak yang gawat, seperti ditunjukkan oleh pekerja media yang berperan sebagai buzzer seperti yang ditengarai Kejaksaan Agung melakukan penghambatan pada proses penyidikan dan penegakan hukum yang sedang berlangsung. Dari pengalaman empiris seperti itu, ada baiknya Kemkomdig mengupayakan jalan  keluar untuk berperan aktif mengatasi masalah PHK insan pers dengan memanfaatkan tenaga kerja profesi di bidang pers mengisi formasi bidang humas -- komunikasi, publikasi dan informasi dari berbagai kementerian dan lembaga yang ada di pemerintah, sehingga hak publik untuk memperoleh informasi -- juga publikasi dan komunitas dapat terus berlangsung sehat dan memberi banyak manfaat.

Situs Kementerian yang ada dalam Kabinet Merah Putih jelas tidak cukup dapat memberikan banyak informasi, utamanya bagi Kementerian Ketenagakerjaan dan Kemkomdig yang bisa diperiksa sampai hari ini tidak memberi banyak informasi yang bisa diperoleh.

Yang tampak sangat berlebihan sejak tahun 2024 adalah  pemberitaan dari instansi Kepolisian. Mulai dari tingkat pusat (Markas Besar) hingga ke unit paling bawah tingkat sektor (Babinsa) yang ikut nimbrung dalam aktivitas rakyat di pedesaan. Mulai dari Posyandu, panen bersama dan membersihkan saluran air untuk sawah riuh memenuhi media sosial berbasis internet.

Agaknya, langkah nyata Kemkomdig perlu menginisiasi terobosan baru untuk mendayagunakan sumber daya manusia yang ter-PHK dari perusahaan pers untuk memperkuat bidang kehumasan dari berbagai kementerian serta kelembagaan yang ada di lingkungan pemerintah, sebagai upaya dari usaha ikut mengatasi masalah PHK yang terjadi hampir di seluruh perusahaan akibat tekanan ekonomi yang tidak kunjung membaik. Kecuali itu, Kemkomdigi perlu melakukan semacam usaha penyegaran dalam bidang media yang sedang terus beralih dari model lama -- maenstrem -- menuju tata kelola media digital (online) berbasis internet yang perlu memiliki format dan sistem pengelolaan yang baru.

Setidaknya, agar khalayak ramai tidak perlu bertanya gamang tentang fungsi dan peran Kemkomdigi yang sangat diperlukan bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaatnya yang nyata. Terutama dalam kondisi kebangkrutan media maenstrem yang ikut menambah besar gelombang PHK pada kondisi ekonomi yang tidak menentu sekarang ini untuk memasuki era media digital berbasis internet seperti yang sangat memaksa untuk kita pilih sekarang.

Banten, 15 Mei 2025