Pertarungan Raja Sumatera vs Raja Jawa di Pemilihan Gubernur Sumut, Jika Ingin Menang PDI Perjuangan Harus Rombak Koalisi Calon Kepala Daerahnya Se-Sumut

ZTVNEWS.ID - Pilkada Sumut dipastikan menjadi pertarungan sengit antara Koalisi PDIP bersama rakyat dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Edy Rahmayadi, Gubernur Sumut Periode (2018-2023),  diusung Koalisi PDIP dengan rakyat (Blok Sumut). Edy akan ditantang Bobby Afif Nasution, Walikota Medan (2020-2024) calon dari KIM Plus (Blok Medan). Edy merupakan menantu dari Raja Sumatera (mertua dari Mandailing- Sumatera), sedang Bobby Nasution adalah menantu dari Raja Jawa (mertua dari Solo- Jawa).

Namun pertarungan tersebut tidak total karena strategi PDIP kurang tepat untuk kabupaten/ kota. Misalnya Calon Bupati (Cabup) Blok Sumut di Deli Serdang sama dengan Cabup Blok Medan. Maka dipastikan Edy Rahmayadi tidak punya tandem di Deli Serdang. Demikian juga dengan Cabup Blok Sumut di Labuhan Batu Utara (Labura) sama dengan Cabub Blok Medan. Maka foto Edy Rahmayadi pun tidak mungkin terpasang bersama Cabup Labura yang akan lebih memilih memasang foto bersama Cagub Blok Medan.

Hal yang sama pasti terjadi di Labuhan Batu Selatan, Simalungun, Tapanuli Selatan, dan sejumlah Kabupaten/ Kota lainnya. Edy Rahmayadi berjuang sendiri tanpa dibantu oleh Calon Bupati/ Walikota yang pasti memilih bersama Cagub Blok Medan. Maka dukungan koalisi PDIP dengan rakyat, Blok Sumut kepada Edy Rahmayadi tidak maksimal. Padahal dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, PDIP berpeluang usung sendiri calonnya.

Maka sebaiknya PDIP segera melakukan pembongkaran (perombakan), perubahan arah dukungan di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Labuhan Batu Utara (Labura), Labuhan Batu Selatan (Labusel), Simalungun, Deli Serdang. PDIP harus mengusung calon kepala daerah yang bersedia memasang foto bersama (gandeng, tandem) dengan Cagub, Edy Rahmayadi. Sebab menjadi ironi bagi PDIP, saat Cabup yang diusung PDIP di Tapsel, Labura, Labusel, Deli Serdang, Simalungun justru melakukan kegiatan rutin bersama dengan Cagub lawan, dari Blok Medan, dan fotonya terpasang di mana- mana.

Jika PDIP tidak segera membongkar, merubah arah dukungan, maka dapat dipastikan bahwa semua Cabup yang diusung dan didukung PDIP di Labura, Labusel, Tapsel, Simalungun, Deli Serdang dan sejumlah Kabupaten/ Kota lainnya justru akan menjadi lawan di Pilgub. Semua calon PDIP di Labura, Labusel, Deli Serdang, Simalungun, Tapsel, dan yang lainnya tidak akan mendukung (menjadi lawan) Edy Rahmayadi. Tidak bermanfaat bagi PDIP mendukung dan mengusung kader KIM Plus (Blok Medan) di Pilkada Kabupaten/ Kota di Sumut.

Dalam posisi injury time, sebaiknya DPP PDIP segera merombak, membongkar, merubah arah dukungan di Pilkada Kabupaten/ Kota se- Sumut terutama di Labura, Labusel, Deli Serdang, Simalungun, Tapsel dan yang lainnya. PDIP masih memiliki kader- kader yang siap maju dan bertarung di Kabupaten/ Kota tersebut. Lebih baik kalah usung kader sendiri, daripada menang usung kader partai lain yang selama 5 tahun akan menghabisi PDIP. Politik bumi hangus KIM Plus yang direncanakan lewat Pilkada terhadap PDIP harus dilawan bersama kekuatan rakyat. PDIP tidak sendiri, ada rakyat yang akan selalu mendukung. Syaratnya adalah elit PDIP berubah dari perilaku eksklusif, sombong, dan seperti tidak butuh rakyat.

Penentu kemenangan PDIP Pilgub Sumut bukan hanya Edy Rahmayadi, tetapi bagaimana PDIP secara all out, total menggerakkan struktur, badan, sayap, kader, simpatisan PDIP bersama rakyat. PDIP harus menyatu dengan Edy Rahmayadi dalam menghadapi kekuatan besar lawan politik di Pilgub Sumut 2024.