Dugaan Korupsi Proyek BWS 'Membeku' di Kejatisu, Koman Koran Desak Kejagung Copot Kajatisu

MEDAN - Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi dan Penindasan (Koman Koran) melakukan unjuk rasa di depan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Jalan AH Nasution Medan, Selasa (11/6/2024) siang.

Aksi unjuk rasa ini merupakan respon mahasiswa terhadap adanya dugaan KKN dalam sepuluh proyek tender yang diselenggarakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) II Sumatera Utara.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi Koman Koran, Ibrahim menguraikan delapan tuntutan mereka. Yakni: meminta Kajatisu melakukan pemeriksaan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menangani sepuluh proyek BWS; memproses hukum para PPK yang terbukti melakukan KKN; menyelesaikan seluruh dugaan tindak pidana korupsi atas proyek-proyek tersebut; meminta BPKP mengaudit adanya dugaan proyek yang dilaksanakan telah melewati tahun anggaran; meminta Menteri PUPR pecat Kepala BWS II Sumut; meminta Kementerian PUPR audit internal terkait proyek tersebut.

Dalam tuntutan itu, massa juga meminta Kejagung mencopot Kajatisu yang diduga ikut 'bermain' dalam dugaan KKN proyek BWS dan meminta pihak berwenang untuk mempenjarakan para PPK yang diduga terlibat.

Sayangnya, saat berunjukrasa di depan Kantor BWS II Sumut, tak ada seorang pum perwakilan dari kantor tersebut yang mau menampung aspirasi para mahasiswa. Mereka bungkam.

Para mahasiswa juga sempat membakar ban bekas sebagai wujud kekecewaan mereka terhadap mandeknya penindaklanjutan dugaan kasus korupsi di BWS II Sumut.

Sementara, menanggapi tuntutan para pengunjukrasa, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kristina Br Lumbanraja, didampingi Jaksa Fungsional Humas Bidang Intelijen Ika Ayu Kartika Lubis, mengatakan bahwa sebagian tuntutan mereka telah dalam tahap pengumpulan bukti oleh tim khusus (timsus).

"Laporan kalian ini dari poin satu sampai enam, sudah pernah dilaporkan, dan sekarang dalam penangaman timsus. Jadi, masih pengumpulan data dan segala pembuktiannya ya," ucap Kristina di hadapan massa mahasiswa.

Dua tuntutan sisanya, yakni meminta pencopotan Kajatisu dan penjarakan PPK, tak bisa langsung diproses. Sebab, lanjut Kristina, massa harus melayangkan laporan terlebih dahulu untuk dua tuntutan yang merupakan poin tambahan tersebut.

"Tidak secara otomatis bisa kita periksa ya dek," terangnya.

"Kalian harus buat laporan mulai dari poin tujuh dan seterusnya, untuk buat laporan baru, dan dimasukkan ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)," pungkasnya.

Koman Koran berharap semua tuntutan mereka dipenuhi setelah aksi ini. Mereka pun berencana akan menaikkan persoalan ini ke Kejagung apabila tidak ada tindak lanjut terhadap BWS.

Sebelumnya, massa aksi menduga adanya tindak pidana korupsi yang terjadi pada sepuluh proyek di BWS.

Dari sepuluh proyek tersebut, empat di antaranya berada di Madina, tiga di Belawan, dan tiga sisanya berada di Deli Serdang.